FESTIVAL BUDAYA MECAQ UNDAT DESA SUNGAI BAWANG, KEC. MUARA BADAK

Tenggarong, 24 Oktober 2025

Festival Budaya Mecaq Undat merupakan ritual adat dan kegiatan budaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut, hasil bumi, dan rezeki yang diterima selama setahun.

Kegiatan Festival Budaya Mecaq Undat yang di laksanakan oleh Pemerintah desa dan Kepala Adat Desa Budaya Desa Sungai Bawang ini di selenggarakan dalam rangka Seni Budaya Daerah setahun sekali diadakan festival tersebut, pada bulan Oktober 2025. 

Di hadiri oleh Bupati Kab. Kutai Kartanegara, Camat, unsur OPD dan Forum Komunikasi Kab. Kutai Kartanegara, Kepala desa se kecamatan Muara Badak, dan Pendamping Desa P3MD.

“Mecaq” berarti membersihkan atau mensucikan.

“Undat” berarti kendaraan air atau perahu hias.

Jadi, secara makna, Mecaq Undat berarti membersihkan atau menyucikan perahu (dan diri) dari hal-hal buruk sebagai simbol penyucian dan harapan akan keselamatan di laut

Festival ini biasanya meliputi:

1. Upacara adat dan doa bersama nelayan di pesisir.

2. Arak-arakan perahu hias (undat) di sungai atau laut.

3. Pertunjukan seni dan tari tradisional Paser.

4. Lomba-lomba rakyat, bazar kuliner, dan pameran UMKM.

5. Pembersihan lingkungan pesisir sebagai simbol “mecaq”.

Pembukaan Acara festival Budaya Mecaq Undat di buka oleh Bapak Bupati Kutai Kartanegara. Dan kegiatan tersebut juga di selenggarakan dengan meriah dan persaudaraan. Ada tarian khas Dayak dan lain sebagainya.

Kegiatan Festival Budaya Mecaq Undat ini di harapkan dapat menarik wisatawan mancanegara maupun lokal. Sebagai event promosi Budaya Kalimantan Timur.

Terima kasih

Salam Persaudaraan

PERSIAPAN BIMTEK BUMDES UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI KEC. MUARA BADAK

Dalam rangka menindaklanjuti beberapa Program Pemerintah Pusat dan Daerah untuk di laksanakan dalam Pemerintahan Pembangunan Desa. 

Maka Kecamatan Muara Badak mengelar Rapat Koordinasi  Kecamatan terkait dengan bimtek ketahanan pangan dikabupaten merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas pengurus bumdes dan Kecamatan dalam mengembangkan penguatan ekonomi termasuk dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ( KDMP) untuk mendukung ekonomi lokal didesa.  

Di hadiri oleh :

1. Kecamatan

2.Kades

3.BPD

3.Staf desa

4. Pengurus Bumdes

5. Pendampingan TPP P3MD

6. Pendekar idaman

7. Stakholder terkait ketahanan pangan

Tujuan rakor ini adalah memperkuat implementasi program ketahanan pangan diwilayah kecamatan muara badak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu alokasi dana desa minimal 20% untuk kegiatan ketahanan pangan (Kepmendes PDTT no.3 tahun 2025) dalam meningkatkan swasembada pangan didesa 

Intervensi Konvergensi Stunting Kecamatan Loa Janan

Menindak lanjuti surat dari Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia tanggal 09 September 2025 Nomor:

B-17310/Dt.6.1/PP.06.02/10/2025 tentang Fasilitasi Kegiatan Telaah

Awal untuk Pengembangan Data Quality Assurance (DQA), Kerangka Monev, dan Pelaporan di Tingkat Desa sebagai Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) 

Dimana dihadiri oleh

1. Bapenas Pusat

2. Kementrian Desa

3. Kementrian PU

4. Kementrian Dalam Negeri

5. Camat dan Jajaran

6. Dinas Kesehatan Kabupaten

7. Bappeda Provinsi

8. Bappeda Kabupaten

9. Puskesmas Kecamatan Loa Janan

10. KUA Kecamatan Loa Janan

11. UPT Dinsos Kecamatan Loa Janan

12. Desa Loa Janan Ulu

13. Pendamping P3MD Kec. Loa Janan

14. Pendamping PKH

15. KPM dan UPT 

Pendukung kegiatan

Dimana penyususnan kerangka dan data yang saling mendukung sehingga bisa memberikan capaian pogram dalam Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), Hal yang menghambat dan Inovasi Usulan dalam Pelaksanaan Program akan segera ditindak lanjuti.

Dalam hal ini Camat Loa Janan dan Lainnya Berkomitmen penuh dalam mendukung dan mensukseskan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)

REGULASI : Keputusan Menteri Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

 Keputusan Menteri Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Latar Belakang & Landasan

• Regulasi ini diterbitkan untuk memperjelas pelaksanaan pendampingan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. 

• Kepmen 294/2025 menjadi petunjuk teknis (juknis) lanjutan dari Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 

• Dengan diberlakukan kepmen ini, Kepmen Desa PDT Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

---

Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, & Keluaran

• Maksud & tujuan:

  • Menjadi acuan teknis bagi pendampingan masyarakat desa. 

  • Memberikan kejelasan pengelolaan, mekanisme, tugas, dan tata kerja tenaga pendamping profesional (TPP). 

  • Mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel (termasuk target SDGs desa). 

• Ruang lingkup dokumen teknis meliputi:

  1. Tata cara pendampingan masyarakat desa 

  2. Pengelolaan tenaga pendamping profesional (TPP)

  3. Mekanisme pendayagunaan TPP 

  4. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja TPP 

• Keluaran / output yang diharapkan antara lain:

  • Tersedianya format dan panduan teknis kerja TPP dalam pendampingan desa (format laporan, format kerja, dsb). 

  • Penyesuaian surat perintah kerja TPP Tahun 2025 agar relevan dengan ketentuan baru. 

---

Struktur/Materi Utama

Petunjuk teknis ini dibagi ke dalam beberapa bab besar yang memuat:

Bab	Judul / Fokus	Isi Pokok
BAB I – Pendahuluan	Latar belakang, maksud, tujuan, keluaran, pengertian	Menjelaskan dasar kebijakan dan istilah penting terkait pendampingan.
BAB II – Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa	Pelaksanaan & koordinasi pendampingan; fasilitasi pembangunan, pemberdayaan, lembaga ekonomi lokal, advokasi regulasi desa	Mengatur bagaimana pendampingan itu berlangsung di tingkat desa dan daerah.
BAB III – Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	Rekrutmen, penempatan, honorarium, pengembangan kapasitas, sertifikasi, etika, sanksi, pengawasan	Menetapkan bagaimana TPP dikelola agar profesional, akuntabel, dan beretika.
BAB IV – Mekanisme Pendayagunaan TPP	Bentuk penggunaan, pelaksanaan, pelaporan, hubungan antar pihak	Menjelaskan bagaimana TPP “dipergunakan” dalam praktis di desa dan hubungan dengan aktor lain.
BAB V – Rincian Tugas, Fungsi & Tata Kerja TPP	Kedudukan organisasi, struktur, tugas, fungsi tiap jenis pendamping	Menguraikan tugas masing-masing jenis pendamping (PLD, PD, PT, KPMD, dsb) serta hubungan struktural.
BAB VI – Penutup	Ketentuan penutup	Menyatakan bahwa dokumen ini berlaku sejak 19 Agustus 2025 dan mengatur penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya.

Selain itu, dokumen menyertakan lampiran penting:

• Lampiran I → isi petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa (materi teknis) 

• Lampiran II → format laporan tenaga pendamping profesional

---

Ketentuan Pelaksanaan & Pengaturan Khusus

• Semua surat perintah kerja TPP Tahun 2025 yang masih berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Kepmen 294/2025. 

• Mekanisme penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja TPP. 

• Kepmen 294/2025 mulai berlaku sejak 19 Agustus 2025.Aturan lama (Kepmen 143/2022) dicabut secara resmi. 

VERIFIKASI LAPANGAN, LOMBA DESA BERKINERJA BAIK DALAM KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING DI DESA MUARA WIS KEC. MUARA WIS

Stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya memperkuat strategi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting dengan melibatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lokal.

Sebagai bentuk apresiasi dan pembelajaran, Kemendes PDTT menyelenggarakan Lomba Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk menilai capaian dan kinerja desa dalam melaksanakan intervensi spesifik dan sensitif terhadap stunting melalui pendekatan terintegrasi lintas sektor dan partisipatif.

Dalam pelaksanaan tahun 2025, Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartanegara, terpilih mewakili Provinsi Kalimantan Timur untuk mengikuti penilaian di tingkat nasional. Untuk memastikan keakuratan data dan implementasi kegiatan di lapangan, tim dari Kemendes PDTT melakukan verifikasi lapangan, yang didampingi langsung oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi desa dan seluruh pemangku kepentingan untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan melalui sinergi program dan partisipasi masyarakat.

TALK SHOW BUMDES TAHUN 2025 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan kemandirian masyarakat. Melalui BUMDes, desa didorong untuk mengelola potensi lokal secara kreatif dan berkelanjutan, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi BUMDes di Provinsi Kalimantan Timur semakin kompleks, terutama dalam aspek tata kelola, inovasi usaha, manajemen keuangan, serta kolaborasi dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan peningkatan kapasitas dan koordinasi berupa Talk Show Pengembangan BUMDes, yang menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman, berbagi pengalaman, dan menyusun strategi penguatan BUMDes di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Kegiatan ini juga menjadi wadah sinergi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, pendamping desa, serta pengurus BUMDes, dalam upaya mendorong tumbuhnya unit usaha desa yang produktif, inovatif, dan mandiri. 

RAKOR TAPM P3MD SE - PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat serta optimalisasi pengelolaan Dana Desa secara transparan dan berkelanjutan. 

Dalam pelaksanaannya, peran Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) sangat strategis, baik sebagai pendamping teknis maupun sebagai fasilitator pemberdayaan di tingkat kabupaten dan provinsi. Seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan desa yang terus berkembang, dibutuhkan forum koordinasi untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, serta menyusun langkah strategis bersama.

Oleh karena itu, Rapat Koordinasi TAPM P3MD se-Kalimantan Timur dilaksanakan di Kabupaten Berau, Kecamatan Biduk-Biduk, Kampung Teluk Sumbang, dengan harapan kegiatan ini menjadi momentum refleksi dan penguatan peran pendamping profesional dalam mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan di Bumi Etam (Kalimantan Timur).

Desa Muara Wis Raih Peringkat 3 Regional Tengah dalam Lomba Desa Berkinerja Baik Pencegahan Stunting Tahun 2025

Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kartaengara kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Desa ini berhasil meraih peringkat ke - 3 Regional Tengah dalam Lomba Desa Berkinerja Baik dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di tingkat Desa Tahun 2025. 

Penghargaan ini langsung diserahkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, pada acara penyerahan penghargaan yang yang digelar di Jakarta dalam kegiatan Workshop Evaluasi Kinerja Kader Pembangunan Manusia dan Pemberian Penghargaan Desa Berkinerja Baik Dalam Konvergensi Penurunan Stunting di Desa Tahun 2025. 

Keberhasilan Desa Muara Wis juga tidak lepas dari komitmen dan kerjasama lintas sektor. Baik itu dari OPD terkait, masyarakat, Perusahaan, serta peran penting dari Tenaga Pendamping Profesional P3MD Kab. Kutai Kartaenegara dalam rangka mendampingi para pelaku di desa, serta mengawal pelaksanaan program kegiatan konvergensi stunting yang sudah dimasukkan di dalam perencanaan desa. Diharapkan prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, dalam upaya penurunan stunting di desa. Dengan kerjasama yang berkelanjutan, visi mewujudkan Kukar Idaman melalui masyarakat desa yang sehat, mandiri dan sejahtera semakin nyata bisa diwujudkan bersama-sama. 

pelaksanaan Musrenbang Desa 2025

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MusrenbangDes)  dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa Tahun 2026  di desa Rapak Lambur kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Di hadiri oleh pejabat tingkat kecamatan, tingkat kabupaten serta anggota dewan, dalam agenda tersebut menyampaikan rencana - rencana pembangunan dan rencana kerja tahun anggaran 2026. Dan setiap OPD kabupaten dan anggota dewan yg di undang menyampaikan masukkan dan saran pembangunan desa, di desa Rapak lambur tahun 2026.

P3MD KAB. KUTAI KARTANEGARA PROV. KALTIM

 SELAYANG PANDANG

Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pasal 112  ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Lebih lanjut pendampingan dilakukan dengan penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen pendamping.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 142 Tahun 2023 tentang Percepatan Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional, serta Keputusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 43 Tahun 2024 tentang standar Operasional dan Prosedur Pelaporan Tenaga Pendamping Profesional. Perubahan peratuan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 294 tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.