REGULASI : Keputusan Menteri Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

 Keputusan Menteri Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa

Latar Belakang & Landasan

• Regulasi ini diterbitkan untuk memperjelas pelaksanaan pendampingan masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaannya. 

• Kepmen 294/2025 menjadi petunjuk teknis (juknis) lanjutan dari Permendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 

• Dengan diberlakukan kepmen ini, Kepmen Desa PDT Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

---

Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, & Keluaran

• Maksud & tujuan:

  • Menjadi acuan teknis bagi pendampingan masyarakat desa. 

  • Memberikan kejelasan pengelolaan, mekanisme, tugas, dan tata kerja tenaga pendamping profesional (TPP). 

  • Mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, akuntabel (termasuk target SDGs desa). 

• Ruang lingkup dokumen teknis meliputi:

  1. Tata cara pendampingan masyarakat desa 

  2. Pengelolaan tenaga pendamping profesional (TPP)

  3. Mekanisme pendayagunaan TPP 

  4. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja TPP 

• Keluaran / output yang diharapkan antara lain:

  • Tersedianya format dan panduan teknis kerja TPP dalam pendampingan desa (format laporan, format kerja, dsb). 

  • Penyesuaian surat perintah kerja TPP Tahun 2025 agar relevan dengan ketentuan baru. 

---

Struktur/Materi Utama

Petunjuk teknis ini dibagi ke dalam beberapa bab besar yang memuat:

Bab	Judul / Fokus	Isi Pokok
BAB I – Pendahuluan	Latar belakang, maksud, tujuan, keluaran, pengertian	Menjelaskan dasar kebijakan dan istilah penting terkait pendampingan.
BAB II – Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa	Pelaksanaan & koordinasi pendampingan; fasilitasi pembangunan, pemberdayaan, lembaga ekonomi lokal, advokasi regulasi desa	Mengatur bagaimana pendampingan itu berlangsung di tingkat desa dan daerah.
BAB III – Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	Rekrutmen, penempatan, honorarium, pengembangan kapasitas, sertifikasi, etika, sanksi, pengawasan	Menetapkan bagaimana TPP dikelola agar profesional, akuntabel, dan beretika.
BAB IV – Mekanisme Pendayagunaan TPP	Bentuk penggunaan, pelaksanaan, pelaporan, hubungan antar pihak	Menjelaskan bagaimana TPP “dipergunakan” dalam praktis di desa dan hubungan dengan aktor lain.
BAB V – Rincian Tugas, Fungsi & Tata Kerja TPP	Kedudukan organisasi, struktur, tugas, fungsi tiap jenis pendamping	Menguraikan tugas masing-masing jenis pendamping (PLD, PD, PT, KPMD, dsb) serta hubungan struktural.
BAB VI – Penutup	Ketentuan penutup	Menyatakan bahwa dokumen ini berlaku sejak 19 Agustus 2025 dan mengatur penyesuaian terhadap ketentuan sebelumnya.

Selain itu, dokumen menyertakan lampiran penting:

• Lampiran I → isi petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa (materi teknis) 

• Lampiran II → format laporan tenaga pendamping profesional

---

Ketentuan Pelaksanaan & Pengaturan Khusus

• Semua surat perintah kerja TPP Tahun 2025 yang masih berlaku wajib disesuaikan dengan ketentuan Kepmen 294/2025. 

• Mekanisme penyesuaian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja TPP. 

• Kepmen 294/2025 mulai berlaku sejak 19 Agustus 2025.Aturan lama (Kepmen 143/2022) dicabut secara resmi.